Tepatnya tanggal 20 Oktober
2014, Joko Widodo terpilih menjadi pemimpin ke-7 Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakannya
beberapa melanjutkan apa yang diwariskan SBY. Juga tidak sedikit hal baru yang
diusungnya yang menentukan arah hidup bangsa ini. Bagaimana tindakannya
menyikapi permasalahan politik, terutama luar negeri, hitung-hitungan untung
rugi dari setiap keputusannya yang sangat menentukan nasib Tanah Air,
negara-negara yang dianggap penting olehnya, dalam tulisan ini yang merupakan
review dari kuliah umum Politik Luar Negeri Republik Indonesia Kontemporer oleh
Dr. Siti Mutia’h Setiawati akan mencoba membahas hal-hal tersebut.
Tiongkok
adalah negara pertama yang dikunjungi Jokowi setelah resmi menjadi presiden.
Lawatan luar negeri pertama Jokowi 8
November 2014 lalu itu diantaranya untuk menghadiri acara APEC Economic Leaders
Meeting Beijing. Dalam kaitannya dengan hal ini beberapa ahli politik
menyatakan orientasi kepentingan seorang presiden kepada negara lain tertentu
bisa dilihat dari negara mana yang paling pertama dikunjunginya setelah
memimpin. Dengan begitu boleh kita simpulkan bahwa sejak awal sudah ada
indikasi Tiongkok sebagai negara yang paling penting bagi presiden Indonesia
saaat ini. Selanjutnya bisa ditelusuri lagi dengan meninjau kerjasama-kerjasama
setelahnya dengan negara Tirai Bambu ini. Menurut Jokowi hubungan Indonesia dan
Tiongkok adalah interaksi kooperatif dan saling menguntungkan. Baginya, dalam
konteks pelaksanaan kebijakan luar negeri, hubungan diplomatic dengan Tiongkok
sedari awal bermakna sangat penting. Tidak berlebihan apabila masa Jokowi ini
dijuluki sebagai masa bulan madu hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi dan
pertukaran bukan hanya terjadi di tingkat elite, melainkan juga di akar rumput.
Sektor utama kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerja sama maritime. Visi
Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia ternyata sejalan
dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, yang ingin membangun Jalan Sutra
Maritim Baru (New Maritime Silk Road). Ide tersebut jelas berpotensi besar
untuk disinergikan dengan usaha Indonesia mencapai suatu kedaulatan Maritim.
Sektor
kerjasama antarwarga juga menjadi program kerjasama Indonesia-Tiongkok Jokowi.
Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan antarwarga kedua negara akan sangat
menentukan dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi antarwarga yang
dimaksud bukanlah dalam arti sempit, arus keluar-masuk wisatawan setiap negara,
melainkan seluas-luasnya hingga mencakup beragam kalangan, termasuk akademisi,
seniman, budayawan dan kelompok-kelompok agama.
Namun
di balik kerjasama-kerjasama Indonesia dan Tiongkok ada tantangan besar bagi
Indonesia di bidang ekonomi. Kerjasama yang perlu diwaspadai sebab Tiongkok
agresif terhadap sumber daya alam Indonesia. Banyak produk Tiongkok yang masuk
ke Indonesia dengan kualitas dan harga rendah. Hal ini dapat menyulitkan
pedagang kecil untuk bersaing. Jika tidak ada proteksi lebih lanjut pengusaha
pribumi bisa terancam.
Komentar
Posting Komentar