UN DAY

            

Sekilas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Lembaga ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan pasca Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya hal serupa. Tujuan utama PBB adalah untuk menjaga keamanan dan kedamaian dunia, mendorong dan mempromosikan penghormatan terhadap HAM, pembangunan ekonomi, melindungi lingkungan dan pembangunan sosial.

                                               

Konflik Agama

                Semua agama menganjurkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam. Harmoni kehidupan di dunia merupakan inti dari pesan agama-agama. Umat dari setiap agama memiliki kewajiban menerapkan ajaran-ajaran agamnya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kenyatannya, kerusuhan-kerusuhan sosial yang merebak selalu bernuansa keagamaan yang cukup mencolok mewarnai rentetan peristiwa-peristiwa tersebut (Tolikara, Aceh, Palestina, Yaman dan Syria). Di sini timbul pertanyaan tentang posisi agama yang sebagai pengemban nilai-nilai humanisme yang tidak destruktif. Diasumsikan bahwa agama merupakan sebuah kekuatan dalam kehidupan politik yang tidak bisa diabaikan. Agama merupakan kekuatan politik yang amat riil melebihi kekuatan dari kelompok-kelompok suku, ideology maupun kedaerahan. Kerusuhan dan peristiwa kekerasan massal yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena memilukan kehidupan beragama. Tidak hanya meninjau banyaknya korban jiwa yang jatuh, banyak pranata sosial dan pranata agama yang menjadi amukan massa. Konflik-konflik sosial yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia, dimulai oleh perebutan sumber daya. Bila perebutan yang terjadi berjalan sesuai dengan aturan main yang mereka anggap adil, maka tidak akan terjadi konflik sosial di antara mereka. Kerusuhan sosial sebagai konflik antar suku bangsa, agama, yang terwujud dari saling penghancuran oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, juga terwujud sebagai kegiatan perang penaklukan yang bertujuan menguasai wilayah, adalah untuk menciptakan kebudayaan dominan dalam wilayah yang dikuasainya. Seperti kasus pembantaian terhadap muslim di Bosnia pada juli 1995 di Srebrenica oleh pasukan Republik Srpska pimpinan Ratko Mladic. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai genosida dan pembunuhan massal terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia ke II dengan korban jiwa mencapai 8.373. Peperangan antara Serbia dan Bosnia sudah berlangsung sejak 1992. Karena kekejaman dan pembersihan etnis yang dilakukan para tentara Serbia, umat Muslim Bosnia harus mengungsi ke kamp Srebrenica sebagai kamp terbesar dan dinyatakan oleh PBB sebagai Zona aman yang dijaga oleh 400 penjaga perdamaian dari Negeri Belanda. Pada tanggal 11 Juli 1995 pasukan Serbia memasuki Srebrenica dan tanggal 13 Juli adalah pembantaian pertama dan berlangsung hingga lima hari. Retko Mladic sebelum melakukan pembantaian berkata dalam pidatonya: “Hari ini, tanggal 11 Juli 1995, di Srebrenica Serbia, ketika Serbia akan menyambut hari sucinya, kami menyerahkan kota ini kepada Bangsa Serbia. Sebagai peringatan pada penentangan melawan Turki. Saatnya sudah tiba untuk membalas dendam terhadap kaum Muslimin. Sangat jelas, motif dari pembantaian ini adalah ingin melenyapkan kaum Muslimin dari tanah Bosnia.

Di mana peran PBB?

                Peran PBB dalam konflik yang terjadi di masyarakat dunia sebenarnya cukup besar. Tetapi persoalannya adalah keputusan PBB kerapkali diabaikan, apalagi kalau keputusan itu bertentangan dengan negara-negara kuat. Di tambah lagi kenyataan bahwa PBB dikendalikan oleh negara-negara kuat tersebut. Jadi apa yang tampak terkadang bukan sesuatu yang sebenarnya. Ini yang dinamakan dengan era proxy war, dimana peperangan tidak lagi dengan cara berhadapan secara langsung. Permainan isu seringkali dijadikan instrument dalam peperangan model demikian. Keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik sudah dilakukan. Hal itu bisa dilihat misalnya pada konflik Israel-Palestina dengan pemisahan Palestina menjadi Negara Yahudi dan Negara Arab melalui resolusi 181. Tetapi resolusi tersebut tidak ditaati oleh kedua kelompok yang berkonflik, dengan alasan tertentu misalnya PBB lebih berpihak kepada Israel. Konflik Palestina-Israel ini hanya sebagai contoh bahwa PBB dalam konteks pertikaian masyarakat sudah memberikan konstribusinya sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Tetapi karena semua konflik yang terjadi itu lebih dominan politik kekuasaan dan ekonomi, maka penyelesaian persoalan menjadi sulit diperoleh dengan baik. Dan kondisi itu diperparah ketika kemudian konflik tersebut diseret pada lingkaran akidah dan kepercayaan yang sensitif.