Newest

Transnational Advocacy Network

-
Transnasionalisme menghadirkan ide baru mengenai berkurangnya peran dari aktor negara. Dalam keadaan ini, transnasionalisme menjadikan hubungan antar negara menjadi lebih cair. Sistem yang mengalami pergeseran ini kemudian memunculkan aktor-aktor non-negara dengan pengaruh yang signifikan. Dalam transnasionalisme, peluang aktor non-negara bisa mempengaruhi kebijakan aktor negara. Bahasan mengenai transnasionalisme atau gerakan transnasional juga tidak sebatas tentang bagaimana sebuah organisasi bergerak. Tetapi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi itu berinteraksi di dunia internasional memberikan pengaruhnya. Dalam bahasan ini Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998) mengedepankan sebuah konsep yang dinamakan Transnational Advocacy Networks dimana dijelaskan jenis, pengaruh dan advokasi jaringan transnasional. Jaringan advokasi bagi Margaret dan Kathryn merupakan kata kunci penting di dalam memahami jejaring global. Yang kemudian jaringan advokasi dibagi menjadi cakup...
Posting Komentar

Tentang Korea Selatan

-

Korea selatan menganut sistem presidensial campuran. Membagi pemerintahannya atas 3 yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan Pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta panglima tertinggi  angkatan bersenjata. Dalam melaksanakan pemerintahan, presiden dibantu oleh perdana menteri dan dewan negara (state council) yang lazim disebut kabinet. Kabinet diketuai oleh presiden dan perdana menteri sebagai wakilnya.
Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya satu periode saja (tidak dapat dipilih kembali). Sedangkan perdana menteri ditunjuk atau diangkat oleh presiden dengan persetujuan majelis nasional, dan wakil perdana menteri diangkat presiden dengan direkomendasi perdana menteri. Perdana menteri mempunyai fungsi mewakili tugas-tugas presiden bilamana berhalangan dan bertugas membantu presiden serta mengarahkan para menteri kabinet sesuai petunjuk presiden. PM dapat memberikan rekomendasi kepada presiden dalam pengangkatan menteri dalam kabinet.
Legislatif  Korsel memiliki Unicameral National Assembly atau Gukhoe yang dipilih setiap 4 tahun sekali dan terakhir diselenggarakan pada 11 April 2012. Di Korea Selatan tidak dikenal adanya dua badan terpisah seperti adanya DPR atau senat ataupun majelis tinggi dan rendah. Di dalam legislatif tidak ada yang dianggap tinggi atau rendah. Hanya ada satu dewan yang mewakili rakyat dalam parlemen di Korea Selatan.
Majelis Nasional (MN) merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korsel, sesuai dengan sistem unikameral yang dijalankannya. MN dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota MN. Sesuai dengan UUD 1987, anggota MN tidak boleh kurang dari 200 orang. Sejak terbentuknya Republik Korsel tahun 1948, MN yang sedang berjalan saat ini adalah yang ke-18 sebagai hasil Pemilu tanggal 9 April 2008 yang terdiri dari 299 kursi.
Negara yang menggunakan sistem unicameral (satu kamar) seringkali adalah negara kesatuan yang kecil dan homogeny dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Dukungan terhadap sistem satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal ini semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis. Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem kamar yang dulunya dua kamar, dan belakangan menghapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya adalah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya rancangan undang-undang. Contohnya adalah kasus dewan leegislatif di Selandia Baru (dihapuskan pada 1951). Dalam buku Parliament Of The World (1986) karya Jimly Asshiddiqie, berbagai alasan yang bervariasi mengenai banyaknya negara yang mengadopsi sistem unikameral. Negara kecil lebih menyukai penerapan unikameral dibanding bikameral, seperi masalah politik sangat kecil kesulitannya untuk memecahkannya dalam suatu negara besar.

Model demokrasi Korea Selatan adalah Westminster dengan dasar majority rule. Model ini dapat dilihat sebagai solusi yang paling nyata mengenai rakyat dalam definisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintah merespon. Sementara dalam lembaga yudikatif, Korsel memiliki Supreme Court dan Pengadilan Banding Constutional Court.

Komentar

Posting Komentar

Most Read

Tokoh Hak Asasi Manusia di Indonesia

-
Gambar
1. Pra  kemerdekaan R.A Kartini (1897-1904) Pejuang wanita yang memperjuangkan nasib orang banyak. Di era Kartini, wanita-wanita belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria. Kartini dengan ide-ide besarnya berhasil menggerakkan dan mengilhami kaumnya terbebas dari kebodohan yang tidak disadari di masa lalu, menggugah kaumnya utuk keluar dari belenggu diskriminasi. Hingga sampai pada saat ini kaum wanita bisa menikmati apa yang diperjuangkan Kartini dahulu. 2.        Post reformasi a.        Asmara Nababan (1946-2010) Namanya mulai mengemuka sejak terjn sebagai aktivis HAM Indonesia dengan aktif di Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSHAM). Ia bergabung  dengan Komnas HAM tahun 1993, padahal pada saat itu Komnas dianggap sebagai perpanjangan tangan pemeintah. Namun bergabungnya Asmara adalah untuk membangun indenpen...
Read more »

The Detente

-
Gambar
           Pertikaian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak bisa terelakkan seiring berakhirnya Perang Dunia ke-2. Dua negara pemenang perang ini masing-masing memiliki ideologi yang saling bertentangan. Ketegangan tersebut dikenal dengan istilah Perang dingin atau Cold War yang sejatinya berlangsung di tiga objek, Proxy War , Arms Race dan Space War ( Stars War ). Banyak negara yang terlibat gara-gara seteru dua adidaya ini, salah satunya konflik misil Kuba. Ketegangan yang terjadi di Kuba antara pihak komunis Fidel Castro dan oposisi yang disokong Amerika hampir menimbulkan perang besar. Pasalnya Uni Soviet mengembangkan proyek nuklir –berdaya bunuh satu milyar orang dalam hitungan waktu empat menit—nya di Kuba. Namun akhirnya krisis nuklir ini bisa diselesaikan secara damai melalui perundingan kedua belah pihak di PBB. Kedua negara bertikai akhirnya menyadari bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat panas, dan mereka harus mengura...
Read more »

Konflik Poso

-
Gambar
Poso adalah sebuah kabupaten di Daerah Otonom Sulawesi Tengah, Daerah Otonom yang sudah terbentuk sejak 2 Desember 1948 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah 13-14 Oktober 1948. Selanjutnya dengan melalui beberapa tahapan, melalui DPR Sulawesi Tengah, pembagian Daerah Otonom Sulteng terdiri dari Onder Afdeeling Poso dan Onder Afdeeling Donggala. Kabupaten Poso dengan ibukotnya Poso, berbatasan dengan sebelah Utara; Teluk Tomini dan Kabupaten Parigi Moutong,sebelah Selatan; Sulawesi Selatan, sebelah Barat; Kabupaten Donggala, sebelah Timur; Tono Una-Una dan Morowali.Penduduk Poso terdiri dari suku asli yakni orang-orang Toraja dan juga pendantang seperti dari Jawa, Batak dan Bugis. Poso didominasi oleh orang Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adalah agama Kristen. Keberagaman ini lah yang nantinya menjadi salah satu penyebab terjadi pelbagai rusuh di Poso. Agama menjadi pemanti...
Read more »