Newest

Transnational Advocacy Network

-
Transnasionalisme menghadirkan ide baru mengenai berkurangnya peran dari aktor negara. Dalam keadaan ini, transnasionalisme menjadikan hubungan antar negara menjadi lebih cair. Sistem yang mengalami pergeseran ini kemudian memunculkan aktor-aktor non-negara dengan pengaruh yang signifikan. Dalam transnasionalisme, peluang aktor non-negara bisa mempengaruhi kebijakan aktor negara. Bahasan mengenai transnasionalisme atau gerakan transnasional juga tidak sebatas tentang bagaimana sebuah organisasi bergerak. Tetapi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi itu berinteraksi di dunia internasional memberikan pengaruhnya. Dalam bahasan ini Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998) mengedepankan sebuah konsep yang dinamakan Transnational Advocacy Networks dimana dijelaskan jenis, pengaruh dan advokasi jaringan transnasional. Jaringan advokasi bagi Margaret dan Kathryn merupakan kata kunci penting di dalam memahami jejaring global. Yang kemudian jaringan advokasi dibagi menjadi cakup...
Posting Komentar

Tentang Negara Turki

-


Untuk pertama kalinya rakyat Turki memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 2015. Seperti dilansir oleh okezone.com, Pemilu diselenggarakan di seluruh penjuru Turki. Pemilu ini akan membawa dampak perubahan besar terhadap pemerintahannya. Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang sejak 2002 menguasai perpolitikan Turki berkeinginan untuk mendapat dua per tiga dari keseluruhan 550 kursi parlement. Jika ini terjadi, maka perubahan konstitusi dari parlementer menjadi presidensil akan dapat dilakukan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menginginkan Turki mengadopsi sistem presidensial. Berkaca pada keberhasilan Adolf Hitler dalam memimpin partai Nazi dengan menerapkan sistem presidensial (Meun Kuhrer). Erdogan dan Perdana Menteri Ahmet Davutolgu menyatakan bahwa Turki harus menjauh dari sistem parlementer. Ini diperlukan agar struktur pemerintahan menjadi ramping. Dan solusi yang tepat adalah dengan menganut sistem presidensil dengan semangat demokrasi.
Turki mencapai kesepakatan damai dengan Israel
Israel dan Turki merupakan sekutu. Namun mereka memutuskan kerjasama setelah terjadi serangan mematikan terhadap kapal Mavi Marmara (armada bantuan untuk Palestina) pada Mei 2010 yang mencoba mendobrak blokade Israel atas Gaza. Dalam insiden di atas kapal Mavi Marmara itu, sepuluh aktivis asal Turki tewas. Peristiwa itu ditindaklanjuti Turki dengan mengusir Duta Besar Israel dan membekukan semua perjanjian militer antara keduanya. Kesepakatan damai ditandai kesediaan Israel membayar kompensasi kepada keluarga korban asal Turki yang tewas dalam serangan komando Israel itu. Turki sendiri akan mencabut semua klaimterhadap Israel dan akan membantu mencegah gerakan Hamas di wilayah Israel.
Indonesia bekerjasama dengan Turki dalam memberantasi terorisme
Pada tanggal 22 Januari 2016 Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu. Pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama membasmi terorisme. Hal ini sangat penting. Sebab RI dan Turki baru saja diterjang serangan terorisme yang menyebabkan korban jiwa. Peningkatan kerjasama in akan dilakukan dengan beberapa langkah kongkrit dengan saling tukar menukar informasi antara Turki dan Indonesia.
Perbandingan sistem pemerintahan Turki dan Indonesia
Setiap pemeritahan yang diterapkan setiap negara berbeda satu sama lain. Dengan memahami sistem pemerintahan yang ada di negara-negara dunia, akan menambah wawasan kita mengenai sistem pemerintahan. Perbedaaan penerapan sistem pemerintahan antar negara disebabkan banyak hal, seperti kondisi sosial, budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elit politik terhadap sistem politik yang diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang, tradisi politik yang berkembang serta budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.
Sistem kepartaian yang berkembang pada suatu negara juga ikut memepengaruhi penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sebagai contoh sistem kepartaian dengan dua partai yang dominan. Hal tersebut akan berbeda dengan sistem multipartai yang seakan-akan membawa dampak kestabilan penyelenggaraan pemerintahan. Tradisi pemerintahan pada suatu negara sangat mempengaruhi  penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh adalah tradisi politik demokrasi yang sulit berkembang di Indonesia turut berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Faktor selanjutnya ialah budaya politik yang berkembang  dalam masyarakat. Ada budaya politik yang dapat mendorong terwujudnya demokrasi, namun ada pula budaya politik yang berkembang dalam masyarakat yang menghambat proses demokrasi dan justru mendorong ke arah pemerintahan yang diktator. Dengan adanya faktor-faktor yang ikut menentukan sistem pemerintahan negara, maka telah jelas bahwa sistem pemerintahan satu sama lain itu pasti berbeda. Untuk kita dapat mengetahui  perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara Turki.

Komentar

Posting Komentar

Most Read

Tokoh Hak Asasi Manusia di Indonesia

-
Gambar
1. Pra  kemerdekaan R.A Kartini (1897-1904) Pejuang wanita yang memperjuangkan nasib orang banyak. Di era Kartini, wanita-wanita belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria. Kartini dengan ide-ide besarnya berhasil menggerakkan dan mengilhami kaumnya terbebas dari kebodohan yang tidak disadari di masa lalu, menggugah kaumnya utuk keluar dari belenggu diskriminasi. Hingga sampai pada saat ini kaum wanita bisa menikmati apa yang diperjuangkan Kartini dahulu. 2.        Post reformasi a.        Asmara Nababan (1946-2010) Namanya mulai mengemuka sejak terjn sebagai aktivis HAM Indonesia dengan aktif di Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSHAM). Ia bergabung  dengan Komnas HAM tahun 1993, padahal pada saat itu Komnas dianggap sebagai perpanjangan tangan pemeintah. Namun bergabungnya Asmara adalah untuk membangun indenpen...
Read more »

The Detente

-
Gambar
           Pertikaian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak bisa terelakkan seiring berakhirnya Perang Dunia ke-2. Dua negara pemenang perang ini masing-masing memiliki ideologi yang saling bertentangan. Ketegangan tersebut dikenal dengan istilah Perang dingin atau Cold War yang sejatinya berlangsung di tiga objek, Proxy War , Arms Race dan Space War ( Stars War ). Banyak negara yang terlibat gara-gara seteru dua adidaya ini, salah satunya konflik misil Kuba. Ketegangan yang terjadi di Kuba antara pihak komunis Fidel Castro dan oposisi yang disokong Amerika hampir menimbulkan perang besar. Pasalnya Uni Soviet mengembangkan proyek nuklir –berdaya bunuh satu milyar orang dalam hitungan waktu empat menit—nya di Kuba. Namun akhirnya krisis nuklir ini bisa diselesaikan secara damai melalui perundingan kedua belah pihak di PBB. Kedua negara bertikai akhirnya menyadari bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat panas, dan mereka harus mengura...
Read more »

Konflik Poso

-
Gambar
Poso adalah sebuah kabupaten di Daerah Otonom Sulawesi Tengah, Daerah Otonom yang sudah terbentuk sejak 2 Desember 1948 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah 13-14 Oktober 1948. Selanjutnya dengan melalui beberapa tahapan, melalui DPR Sulawesi Tengah, pembagian Daerah Otonom Sulteng terdiri dari Onder Afdeeling Poso dan Onder Afdeeling Donggala. Kabupaten Poso dengan ibukotnya Poso, berbatasan dengan sebelah Utara; Teluk Tomini dan Kabupaten Parigi Moutong,sebelah Selatan; Sulawesi Selatan, sebelah Barat; Kabupaten Donggala, sebelah Timur; Tono Una-Una dan Morowali.Penduduk Poso terdiri dari suku asli yakni orang-orang Toraja dan juga pendantang seperti dari Jawa, Batak dan Bugis. Poso didominasi oleh orang Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adalah agama Kristen. Keberagaman ini lah yang nantinya menjadi salah satu penyebab terjadi pelbagai rusuh di Poso. Agama menjadi pemanti...
Read more »