Maret 2018

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2018

Aliran-aliran pemikiran (school of thought) Ekonomi Politik Internasional

- Maret 21, 2018

Dengan mengetahui aliran-aliran pemikiran, paradigma, atau perspektif yang berkembang dalam sub-disiplin Ekonomi Politik Internasional (EPI) akan bisa menentukan metodologi penelitian, model analisis yang tepat. Para ahli dalam mengindentifikasi aliran-aliran pemikiran yang berkembang dalam EPI berbeda antara satu dengan yang lainnya. Satu diantaranya yang akan dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah Balam dan Vesth (2001) yang membagi menjadi tiga aliran, yaitu Merkantilisme, Strukturalisme, dan Liberal. 1. Merkantilisme/Nasionalisme Tulisan kaum merkantilis pertama terjadi pada abad ke-16, ketika elemen-elemen dunia kapitalis muncul. Semua pemikir merkantilis memusatkan perhatian pada dominasi kepentingan nasional (national interest) dalam kebijakan ekonomi. Selain itu mereka juga terfokus pada peran negara dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Hakikat ekonomi adalah untuk mengejar kekayaan, tetapi dalam pemikiran merkantilis kekayaan bukan untuk k

Posisi Tiongkok bagi Indonesia di era Jokowi

- Maret 19, 2018

Tepatnya tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo terpilih menjadi pemimpin ke-7 Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakannya beberapa melanjutkan apa yang diwariskan SBY. Juga tidak sedikit hal baru yang diusungnya yang menentukan arah hidup bangsa ini. Bagaimana tindakannya menyikapi permasalahan politik, terutama luar negeri, hitung-hitungan untung rugi dari setiap keputusannya yang sangat menentukan nasib Tanah Air, negara-negara yang dianggap penting olehnya, dalam tulisan ini yang merupakan review dari kuliah umum Politik Luar Negeri Republik Indonesia Kontemporer oleh Dr. Siti Mutia’h Setiawati akan mencoba membahas hal-hal tersebut. Tiongkok adalah negara pertama yang dikunjungi Jokowi setelah resmi menjadi presiden. Lawatan luar negeri pertama Jokowi 8 November 2014 lalu itu diantaranya untuk menghadiri acara APEC Economic Leaders Meeting Beijing . Dalam kaitannya dengan hal ini beberapa ahli politik menyatakan orientasi kepentingan seorang presiden kepada negara lain te

Perda Syariah

- Maret 19, 2018

Secara historis, pemberlakuan syariat sebagai sistem hukum di Indonesia sudah mempunyai landasan sejarah yang kuat, yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Tetapi sesudah penjajah Eropa masuk dan menguasai wilayah-wilayah Indonesia, maka alur sejarah itu mereka potong dan hukum syariat mereka hapus. Sebagai penggantinya, mereka paksakan hukum Eropa yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan bukti-bukti historis tentang pelaksanaan syariat pun mereka lenyapkan. Namun pasca reformasi, isu pelaksanaan syariat Islam semakin merebak di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini seiring semangat otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Didahului oleh Aceh yang secara gencar menuntut perwujudan syariat Islam di daerahny

Politik luar negeri dalam menghadapi terorisme

- Maret 15, 2018

Saat ini terorisme dianggap memiliki karakter ideologis yang berkorelasi dengan agama dan bersifat lintas negara. Disebabkan oleh sebuah peristiwa (9/11) yang berdampak pada konstelasi politik internasional dengan kecenderungan eksisnya hegemoni Amerika Serikat (AS). AS menuntut dukungan dari komunitas internasional untuk bekerja sama memerangi terorisme. Dalam menanggapi kebijakan global AS untuk memerangi terorisme pada waktu itu Indonesia masih menganggap terorisme bukan menjadi ancaman nasional. Gejolak politik domestik seperti Papua dan Aceh masih dijadikan persoalan krusial darpada terorisme. Kemudian rentetan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dan juga perkembangan siu terorisme di tingkat internasional merubah orientasi kebijakan anti-terorisme Indonesia. Pada lingkup domestik, komitmen Indonesia terkait terorime dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan dan membentuk kelembagaan baru yang dirancang sebagai unit antiteroris. Sedang pada lingkup internas

Modernisme Pemikiran Politik Muhammad Abduh

- Maret 08, 2018

Syeikh Muhammad Abduh adalah salah satu ulama yang melakukan modernisasi pemikiran politik. Modernisasi berarti atau identik dengan rasionalisasi yakni proses perombakan pola berpikir dan tata kerja yang tidak rasional (aqliyah) serta menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru. Ia mengkritisi taklid dalam ajaran agama islam dengan menghadirkan gagasan bahwa pintu ijtihad belum ditutup. Reformasi akal, akidah dan akhlak adalah misi yang dibawa Abduh. Pemikiran Abduh ini banyak dipengaruhi oleh gurunya Jamaluddin Al-Afgani, yang menghendaki pembaharuan masyarakat Islam. Namun caranya untuk mencapai tujuan memiliki perbedaan. Jamaluddin menghendaki jalan revolusi, sedangkan Muhammad Abduh memandang revolusi dalam lapangan politik tidak akan ada artinya sebelum ada perubahan mental secara berangsur-angsur. Abduh menghapus dikotomi pendidikan ilmu Agama dan ilmu Umum di Mesir. Pandangan politik Abduh dilatarbelakangi kehadiran Barat di dunia Islam, khususnya Mesir,

Kebenaran dan Pengetahuan

- Maret 07, 2018

M a nusia diartikan sebagai hewan yang berakal, oleh karena itu menusia berupaya dengan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan akalnya. Dalam hal ini pengetahuan adalah sebuah keniscayaan. Manusia secara lahiriah telah memiliki aspek fitrah untuk mengetahui segala hal yang ada, “ada” yang dimaksud disini adalah baik yang material atau yang bersifat transedental. Pengetahuan merupakan objek utama dalam filsafat ilmu. Pengetahuan pada dasarnya memilliki tiga kriteria: 1. Adanya suatu sistem gagasan dalam pikiran. 2. Persesuaian antara gagasan dan benda-benda yang sebenar-benarnya. 3. Adanya keyakinan tentang persesuaian itu. Dari kriteria ini dapat ditegaskan bahwa pengetahuan dibangun dari gagasan dalam pikiran, persesuaian-persesuaian dengan yang sebenarnya, dan adanya keyakinan tentang persesuaian itu. Kriteria ini yang menjadikan pengetahuan dapat dikatakan benar. Pengetahuan erat sekali dengan kebenaran. Lalu apa yang disebut dengan benar atau kebena

Konflik Poso

- Maret 07, 2018

Poso adalah sebuah kabupaten di Daerah Otonom Sulawesi Tengah, Daerah Otonom yang sudah terbentuk sejak 2 Desember 1948 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah 13-14 Oktober 1948. Selanjutnya dengan melalui beberapa tahapan, melalui DPR Sulawesi Tengah, pembagian Daerah Otonom Sulteng terdiri dari Onder Afdeeling Poso dan Onder Afdeeling Donggala. Kabupaten Poso dengan ibukotnya Poso, berbatasan dengan sebelah Utara; Teluk Tomini dan Kabupaten Parigi Moutong,sebelah Selatan; Sulawesi Selatan, sebelah Barat; Kabupaten Donggala, sebelah Timur; Tono Una-Una dan Morowali.Penduduk Poso terdiri dari suku asli yakni orang-orang Toraja dan juga pendantang seperti dari Jawa, Batak dan Bugis. Poso didominasi oleh orang Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adalah agama Kristen. Keberagaman ini lah yang nantinya menjadi salah satu penyebab terjadi pelbagai rusuh di Poso. Agama menjadi pemanti

Isu Lingkungan Asia Tenggara

- Maret 05, 2018

Untuk mengulas secara mendetail akan isu-isu lingkungan yang terjadi di kawasan asia tenggara, maka ada baiknya kita mengulas dan megulas kembali akan berbagai macam hal yang berrkaitan dengan Asia Tenggara. Salah satu aspek utama yang menjadi tolak ukur untuk menggambarkan gambaran secara gambling, ada baiknya kita menkaji kondisi dan letak dari wilayah ini. Dengan demikian kita dapat memahami berbagai macam keunggulan dan permasalahan serta berbagai hal yang berkaitan dengan kawasan Asia tenggara. Posisi dan letak geografis kawasan Asia tenggara dapat digunakan untuk meninjau letak Asia Tenggara. Asia tenggara ini adalah suatu kawasan yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Luas wilayah daratan dari kawasan Asia tenggara 4.817.000 km2. Sedangkan wilayah perairan Asia Tengaara adalah 5.060.100 Km2. Kemudian wilayah dari Asia Tenggara ini dibagi menjadi beberapa negara, yakni : Indonesia, Malaysia, Singapura, Fhilifina, Brunai Darussalam, Laos, Kamboj

Ringkasan Perkembangan Studi Hubungan Internasional

- Maret 04, 2018

Perkembangan Studi Hubungan International Oleh: Yessi Olivia Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Riau Tulisan ini dibuat untuk memperlihatkan perkembangan Studi Hubungan Internasional (SHI) sejak SHI menjadi kajian akademik formal pada tahun 1919 di Universitas Wales di Aberystwyth Inggris (sekarang menjadi Universitas Aberystwyth). Pada bagian pertama akan dibahas tentang gambaran SHI secara umum, yaitu: sejarah berdirinya SHI, tentang komponen-komponen keilmuan yang menjadi pembentuk SHI dan tentang perbedaan penamaan dalam SHI. Di bagian kedua akan dibahas mengenai perubahan-perubahan di dalam SHI sebagai cabang ilmu politik, mulai dari epistemologi, ontologi dan metodologinya. Dan di bagian terakhir akan direview tentang dampak perkembangan epistemologis, ontologis dan metodologis ini terhadap HI sebagai sebuah ilmu. Pertama, definisi dari SHI ( study of international relations ) mengalami perubahan. Awalnya, SHI didefinisikan sebagai st

Search Article

INTERDISCIPLINEARY